PORTALBORNEO.ID, KUTAI KARTANEGARA – Kekhawatiran warga terhadap dampak proyek sodetan Kilometer 2 di Kecamatan Loa Janan Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), mendapat perhatian langsung dari dua kepala daerah. Pemerintah Kabupaten Kukar dan Pemerintah Kota Samarinda sepakat menyiapkan langkah pengendalian aliran air agar proyek tersebut tidak menambah risiko banjir bagi masyarakat.
Kekhawatiran muncul karena warga menilai Sungai Loa Janan belum mampu menampung tambahan debit air dari wilayah Purwajaya apabila sodetan mulai difungsikan. Kondisi tersebut kemudian mendorong Bupati Kukar Aulia Rahman Basri dan Wali Kota Samarinda Andi Harun meninjau lokasi sekaligus mendengarkan aspirasi masyarakat.
Dalam dialog tersebut, warga meminta agar aliran dari sodetan tidak langsung masuk ke Sungai Loa Janan sebelum dilakukan normalisasi. Masyarakat juga berharap akses jalan di sekitar proyek tidak dibuka terlebih dahulu karena khawatir dapat memperbesar dampak terhadap permukiman di sekitar sungai.
Perwakilan warga menyampaikan bahwa persoalan utama berada pada kapasitas Sungai Loa Janan yang dinilai belum mampu menerima tambahan aliran air. Karena itu, keberadaan sodetan dikhawatirkan justru memindahkan persoalan banjir dari satu wilayah ke wilayah lainnya.
“Yang menjadi kekhawatiran masyarakat adalah kondisi Sungai Loa Janan. Saat ini sungai belum mampu menampung luapan air dari Purwajaya. Kalau sodetan difungsikan, tentu debit air yang masuk akan bertambah,” ujar salah satu warga lokal.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wali Kota Samarinda Andi Harun memastikan pemerintah tidak akan langsung mengalirkan air melalui sodetan sebelum langkah pengamanan dilakukan. Normalisasi sungai menjadi bagian dari solusi yang dipersiapkan untuk mengatasi persoalan dalam jangka menengah dan panjang.
“Jangan sampai air sudah masuk melalui sodetan sementara normalisasi belum dilakukan. Itu yang menjadi salah satu permintaan masyarakat dan harus kita perhatikan,” ucap Andi Harun, Sabtu (03/10/2026).
Menurutnya, penanganan akan dibagi menjadi dua tahap. Dalam jangka pendek, kegiatan proyek tetap berjalan dengan mitigasi untuk meredam keresahan warga. Sementara untuk jangka menengah dan panjang, pemerintah akan melanjutkan pembahasan normalisasi bersama Pemprov Kaltim, Pemkab Kukar, Pemkot Samarinda dan Balai Wilayah Sungai (BWS).
“Kesepakatannya ada dua tahap. Untuk jangka pendek, kegiatan tetap berjalan tetapi keresahan masyarakat kita mitigasi. Kemudian mulai Senin, pemerintah provinsi, Kukar, Samarinda dan BWS akan melanjutkan pembahasan untuk tahap berikutnya, termasuk normalisasi,” jelasnya.
Sebagai bagian dari langkah pengendalian sementara, Pemkot Samarinda juga akan membangun pintu air di sisi wilayah Samarinda. Fasilitas tersebut nantinya digunakan untuk mengatur aliran air sehingga tidak langsung masuk ke kawasan Sungai Loa Janan ketika kondisi hujan berpotensi meningkatkan debit.
“Kita akan membangun pintu air di sisi Samarinda. Ketika hujan dan kondisinya berpotensi mengancam wilayah di sini, pintu tersebut tidak akan dibuka. Setelah normalisasi dilakukan, barulah pintu air dapat dibuka,” tuturnya.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin pengoperasian sodetan justru memperbesar persoalan banjir yang selama ini dirasakan masyarakat. Menurutnya, setiap penambahan aliran harus diimbangi dengan kesiapan kondisi sungai di bagian hilir.
“Kita tidak ingin menambah debit air. Kekhawatiran masyarakat sangat kita pahami karena dengan debit yang ada sekarang saja banjir sudah cukup besar. Kalau ditambah tanpa membenahi bagian hilir, tentu dampaknya bisa semakin besar,” kata Aulia.
Ia menyebut pembenahan bagian hilir menjadi salah satu kunci agar aliran air dapat berjalan lebih baik. Pemerintah juga meminta masyarakat, pemerintah desa, dan pemerintah kecamatan turut mengawal proses penanganan agar solusi yang disepakati dapat berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
“Solusi yang kita ambil adalah tidak menambah debit air terlebih dahulu, kemudian kita benahi bagian hilir supaya seluruh aliran dapat berjalan dengan baik. Prosesnya juga akan kita awasi bersama,” katanya.
Aulia menilai keterlibatan masyarakat penting dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Menurutnya, pemerintah dan warga perlu memiliki pemahaman yang sama agar upaya pengendalian banjir tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga dikawal bersama.
“Kita ingin bersama-sama menyelamatkan wilayah kita dari persoalan banjir ini,” tandasnya.
Andi Harun kembali memastikan pembangunan pintu air merupakan bagian dari kesepakatan antara Pemkot Samarinda dan Pemkab Kukar. Koordinasi dengan masyarakat juga akan terus dilakukan melalui pemerintah kecamatan serta tokoh-tokoh masyarakat setempat.
“Ini sudah menjadi kesepakatan dua kepala daerah. Karena itu, kami akan menghadirkan pintu air dan terus berkoordinasi dengan camat serta tokoh-tokoh masyarakat agar masyarakat juga mengetahui dan mengawal prosesnya,” tutupnya.(Adv/diskominfokukar)
