PORTALBORNEO.ID, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bersama DPRD Kukar menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-11 DPRD Kukar, Rabu (30/09/2026).
Kesepakatan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan pelaksanaan program dan kegiatan setelah dilakukan penyesuaian terhadap kondisi keuangan daerah, perkembangan kebijakan, serta regulasi terbaru.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, penyusunan APBD Perubahan 2026 dilakukan melalui evaluasi terhadap kondisi pendapatan dan belanja daerah. Pemerintah juga memperhitungkan efisiensi anggaran agar struktur perubahan APBD tetap menyesuaikan kebutuhan daerah.
“Dalam penyusunan anggaran perubahan 2026 ini, kita menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, termasuk regulasi terbaru. Kita juga melakukan perhitungan secara cermat terhadap efisiensi pendapatan maupun belanja yang kemudian dirumuskan dalam APBD Perubahan 2026,” kata Aulia usai rapat.
Dari sisi nominal, angka APBD Perubahan 2026 terlihat lebih besar dibandingkan APBD murni. Namun, Aulia menjelaskan terdapat komponen pinjaman daerah dari Bankaltimtara senilai Rp820 miliar yang ikut dicatat dalam struktur perubahan anggaran.
“Kalau dilihat secara nominal memang angka APBD Perubahan terlihat lebih besar dibandingkan APBD murni. Hal itu karena dalam perubahan ini kita menatausahakan pinjaman Bankaltimtara sebesar Rp820 miliar yang sebelumnya sudah direalisasikan dan sudah kita bayarkan,” tuturnya.
Menurut Aulia, pencatatan pinjaman tersebut dilakukan setelah pemerintah daerah melakukan konsultasi dengan pihak terkait. Dana yang telah direalisasikan itu kemudian harus dimasukkan dalam struktur APBD sebagai bagian dari pendapatan dan ditempatkan kembali pada pos belanja sesuai peruntukannya.
“Berdasarkan hasil konsultasi dengan pihak terkait, pinjaman tersebut harus dicatat sebagai bagian dari pendapatan. Kemudian pembelanjaannya juga sudah ditetapkan pada pos pengeluaran. Karena itu, kalau dilihat dari angka keseluruhan, APBD Perubahan terlihat menjadi lebih besar,” sebutnya.
Meski demikian, Aulia menegaskan bahwa kenaikan nominal tersebut tidak dapat langsung dimaknai sebagai peningkatan kemampuan keuangan daerah. Sebab, apabila komponen pinjaman Rp820 miliar tidak diperhitungkan, nilai riil APBD Kukar justru lebih rendah sekitar Rp100 miliar dibandingkan APBD murni 2026.
“Secara riil APBD kita sebenarnya turun sekitar Rp100 miliar dibandingkan anggaran murni. Jadi nilai riilnya sekitar Rp7,1 triliun, kemudian ketika ditambah dengan pinjaman tersebut secara pencatatan menjadi Rp7,9 triliun,” tegasnya.
Dengan disepakatinya APBD Perubahan 2026, Pemkab Kukar selanjutnya akan mempercepat pelaksanaan program yang telah direncanakan. Pemerintah daerah berharap proses administrasi dapat segera dituntaskan sehingga anggaran dapat dieksekusi dan manfaat pembangunan lebih cepat dirasakan masyarakat.
“Setelah APBD Perubahan ini ditetapkan, harapan kita pelaksanaan di lapangan bisa segera dipercepat. Kita ingin eksekusi program berjalan cepat sehingga pembangunan dapat segera dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara,” tutupnya.(Adv/diskominfokukar)
