PORTALBORNEO.ID, KUTAI KARTANEGARA – Rencana pemerintah pusat untuk mengambil alih pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 mendapat respons positif dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menyatakan tidak mempermasalahkan perubahan sumber anggaran untuk membiayai gaji PPPK. Menurutnya, hal yang paling utama adalah adanya kepastian pembiayaan sehingga hak para pegawai tetap dapat dipenuhi.
Aulia menegaskan, pemerintah daerah pada prinsipnya mendukung kebijakan tersebut apabila nantinya pembiayaan gaji PPPK benar-benar menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui APBN.
“Kita tentu setuju dengan wacana tersebut. Bagi kami, sumber pembiayaannya bukan persoalan, yang penting kebutuhan pembiayaan teman-teman PPPK dapat dipastikan dan terakomodasi,” kata Aulia, Jumat (02/10/2026)
Menurutnya, kepastian mengenai pembiayaan menjadi bagian penting dalam keberlangsungan tugas para PPPK. Dengan dukungan anggaran yang jelas, para pegawai diharapkan dapat menjalankan pekerjaan tanpa dibebani persoalan terkait kepastian hak keuangan.
Aulia menilai para PPPK telah menerima amanah untuk menjalankan berbagai tugas dalam pemerintahan. Karena itu, aspek pembiayaan perlu dipastikan agar mereka dapat menjalankan tanggung jawab sesuai dengan peran masing-masing.
“Kalau pembiayaannya sudah jelas dan terjamin, tentu mereka bisa lebih tenang dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab yang telah diamanahkan kepada mereka,” sebutnya.
Wacana pembiayaan gaji PPPK melalui APBN 2027 tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena berkaitan dengan keberlanjutan pembiayaan aparatur. Bagi Pemkab Kukar, kepastian sumber anggaran dinilai dapat memberikan kejelasan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan PPPK.
Aulia kembali menekankan bahwa pemerintah daerah menyambut baik setiap kebijakan yang memberikan kepastian terhadap hak pegawai. Ia berharap pembiayaan yang nantinya ditetapkan dapat mendukung PPPK dalam menjalankan tugas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
“Pada intinya, kita ingin memastikan hak dan pembiayaan PPPK terakomodasi. Dengan begitu, mereka dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dengan tenang sesuai amanah yang diberikan,” tutupnya.(Adv/diskominfokukar)
