PORTALBORNEO.ID, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengambil langkah lebih jauh dalam penyelesaian persoalan Hak Guna Usaha (HGU) dan kewajiban plasma perkebunan, termasuk yang melibatkan PT REA Kaltim Plantation. Pembahasan kini dilakukan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kukar untuk mencari solusi yang dapat memberikan kepastian bagi masyarakat.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan persoalan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena berkaitan dengan hak masyarakat untuk memperoleh manfaat dari aktivitas perkebunan. Pemkab Kukar bersama Kapolres dan Kajari Kukar saat ini tengah membahas persoalan REA secara intensif.
“Persoalan ini sudah kami ambil alih dan dibahas di Forkopimda. Saya bersama Pak Kapolres dan Pak Kajari sedang intens membahas masalah REA ini,” kata Aulia, Minggu (27/09/2026).
Menurut Aulia, kewajiban plasma bagi perusahaan pemegang HGU tidak hanya berkaitan dengan penyediaan lahan untuk masyarakat. Lebih dari itu, keberadaan plasma harus mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata dan sebanding dengan manfaat yang diperoleh perusahaan dari kegiatan perkebunan.
“Inti dari plasma adalah bagaimana negara memastikan hasil yang diperoleh perusahaan juga bisa dirasakan masyarakat. Badan usaha tidak boleh menikmati manfaat sendiri, masyarakat juga harus mendapatkan manfaat,” tegasnya.
Ia menjelaskan, persoalan di PT REA Kaltim Plantation salah satunya berkaitan dengan ketersediaan lahan untuk memenuhi kewajiban plasma. Pada HGU tahap awal, kewajiban tersebut belum terpenuhi, sementara dalam proses perpanjangan HGU tahap berikutnya, kewajiban pembangunan plasma harus mengacu pada regulasi yang berlaku.
“Ketika mengajukan perpanjangan HGU tahap kedua, perusahaan wajib membangun plasma sesuai regulasi. Persoalannya di REA sekarang adalah lahan untuk plasma itu tidak ada,” jelas Aulia.
Menghadapi keterbatasan lahan tersebut, Pemkab Kukar membuka kemungkinan penggunaan skema plasma produktif. Skema tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif agar kewajiban perusahaan tetap memberikan manfaat kepada masyarakat meskipun terdapat kendala dalam penyediaan lahan secara langsung.
Pemkab Kukar juga menjadikan nilai manfaat yang diterima masyarakat dari kebun plasma di wilayah lain sebagai salah satu acuan. Berdasarkan perhitungan pemerintah daerah, pendapatan masyarakat dari sejumlah kebun plasma di Kukar berada pada kisaran Rp1,1 juta hingga Rp1,4 juta per bulan.
Aulia menyebut pemerintah ingin manfaat yang diterima masyarakat di sekitar wilayah operasional REA dapat berada pada tingkat yang tidak jauh berbeda. Perhitungan tersebut kemudian dikaitkan dengan luas areal perkebunan yang dimiliki perusahaan.
“Luas kebunnya sekitar 4.000 hektare. Kalau 20 persennya diperuntukkan bagi masyarakat, kita ingin memastikan warga di sana mendapatkan manfaat sekitar Rp1,2 juta setiap bulan,” tambahnya.
Saat ini Pemkab Kukar bersama unsur Forkopimda terus mempertemukan kepentingan perusahaan dan masyarakat untuk menemukan pola penyelesaian yang tepat. Pemerintah juga berupaya mengurai persoalan dari akar permasalahan agar penyelesaian tidak berhenti pada pembahasan kewajiban administratif.
Aulia menegaskan pemerintah ingin persoalan plasma PT REA dapat segera memiliki titik terang dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku serta kepentingan masyarakat.
“Ini yang sedang kami fasilitasi untuk menyelesaikan persoalannya. Kita harus mengetahui akar masalahnya di mana, kemudian menentukan penyelesaian akhirnya agar masalah ini bisa segera dituntaskan,” tutupnya.(Adv/diskominfokukar)
