Portalborneo.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memastikan kelanjutan pembangunan jalan poros di wilayah hulu sebagai bagian dari prioritas pembangunan infrastruktur daerah tahun 2025. Proyek ini menjadi fokus utama Pemkab dalam menjawab tantangan konektivitas antarwilayah, terutama di daerah pedalaman yang selama ini masih mengalami kendala akses.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar, Wiyono, mengungkapkan bahwa proyek ini awalnya dirancang dengan sumber pendanaan dari APBD Kukar dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat. Namun, seiring adanya pemotongan anggaran dari pemerintah pusat, DAK untuk proyek ini akhirnya ditiadakan.
“Nilai sekitar Rp 20 miliar dan Rp 30 miliar, jadi totalnya hampir Rp 50 miliar,” ujar Wiyono pada Senin (14/4/2025).
Ia menambahkan, proyek tersebut kini dibiayai sepenuhnya oleh APBD Kukar, menyusul keputusan pemerintah daerah untuk tetap melanjutkan pembangunan meski tanpa bantuan pusat.
“Proyek yang sebelumnya dilelang dan dikontrakkan dengan dana DAK, sekarang ditanggulangi sepenuhnya oleh APBD Kukar,” jelasnya.
Pembangunan jalan ini dianggap sangat penting oleh Bupati Kukar karena perannya yang strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat serta kelancaran distribusi barang ke berbagai kecamatan di wilayah hulu. Dengan kondisi geografis yang menantang, pembangunan infrastruktur jalan menjadi kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda.
“Pemantapan konektivitas antar wilayah akan terus dikerjakan hingga tuntas. Jalan yang layak dan memadai akan memberikan dampak besar dalam membantu menekan biaya ekonomi masyarakat di kecamatan tersebut,” tutur Wiyono.
Lebih jauh, proyek ini juga diharapkan mampu memberikan efek positif terhadap pengendalian inflasi di daerah yang kerap terganggu akibat buruknya akses transportasi.
“Kalau jalan ini sampai terputus, maka dampaknya terhadap inflasi di wilayah itu pasti akan sangat tinggi,” tegasnya.
Pemkab Kukar menilai bahwa keberlanjutan pembangunan jalan poros ini bukan sekadar soal infrastruktur, melainkan investasi jangka panjang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok.
Dengan pembiayaan penuh dari APBD, pemerintah daerah memperlihatkan komitmennya dalam menghadirkan solusi konkret atas persoalan ekonomi dan sosial yang dihadapi masyarakat di wilayah hulu Kutai Kartanegara.
