Portalborneo.id, SAMARINDA – Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Timur yang konsisten berada pada kategori tinggi mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Kondisi tersebut dinilai menjadi bukti bahwa pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat masih berjalan efektif meski daerah menghadapi tekanan fiskal akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Mantan Anggota DPRD Kaltim, Zain Taufik Nurrohman, menilai kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas capaian IPM merupakan indikator keberhasilan pengelolaan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Menurutnya, situasi tersebut tidak mudah dicapai mengingat kondisi anggaran daerah yang mengalami tantangan dalam beberapa tahun terakhir.
“Di saat terjadi penurunan APBD dari sektor transfer daerah, namun pemerintah mampu mempertahankan angka IPM, saya pikir itu adalah prestasi yang cukup bagus dari jajaran pemerintahan yang ada,” ujarnya.
Ia menjelaskan, posisi IPM Kaltim saat ini termasuk salah satu yang tertinggi secara nasional. Angka tersebut dinilai bukan hanya sekadar data statistik, tetapi juga menjadi gambaran nyata terhadap kualitas hidup masyarakat di Benua Etam yang terus mengalami perkembangan.
Menurut Zain, tingginya IPM menunjukkan bahwa program pembangunan yang berjalan mampu menjaga kualitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga standar hidup layak masyarakat. Hal tersebut dianggap sebagai hasil dari kebijakan pembangunan yang tetap fokus pada kebutuhan dasar masyarakat.
“IPM kita ini termasuk tinggi di tingkat nasional. Tentu itu menggambarkan efektivitas dari capaian pembangunan yang sedang berjalan saat ini,” sambungnya.
Meski memberikan apresiasi kepada pemerintahan saat ini, Zain menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil proses pembangunan jangka panjang yang melibatkan banyak periode kepemimpinan. Ia menyebut pembangunan daerah tidak dapat dilepaskan dari kesinambungan kebijakan yang diteruskan dari waktu ke waktu.
“Ini bukan semata-mata klaim satu periode saja, karena proses pembangunan itu bersifat berkelanjutan dari satu kepemimpinan ke kepemimpinan berikutnya,” jelasnya.
Kendati demikian, ia tetap menilai kemampuan pemerintah daerah saat ini dalam menjaga tren positif IPM di tengah dinamika ekonomi dan keterbatasan fiskal merupakan capaian yang layak diapresiasi. Menurutnya, mempertahankan kualitas pembangunan manusia di tengah tekanan anggaran membutuhkan konsistensi kebijakan dan pengelolaan program yang efektif.
“Keberhasilan untuk mempertahankan capaian ini tetap menggambarkan kinerja positif dari pemerintahan yang ada saat ini,” tutupnya.
