Samarinda – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan pentingnya perhatian serius terhadap perlindungan perempuan dan anak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Hal ini disampaikannya usai menghadiri diskusi bersama Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi, di Pendopo Odah Etam, Sabtu (10/5/2025).
Pemerintah pusat disebut telah menyiapkan anggaran khusus untuk wilayah-wilayah 3T. Tujuh kabupaten di Kaltim menjadi prioritas penerima bantuan ini.
“Wilayah 3T tidak bisa disamakan dengan daerah maju. Mereka butuh perlakuan khusus, Mekanismenya tinggal diperjelas supaya tepat sasaran,” jelas Hasanuddin.
Sebagai Ketua DPRD, Hasanuddin menegaskan bahwa pihaknya siap mengawal agar alokasi dana tersebut benar-benar digunakan untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak, terutama dalam hal pencegahan kekerasan dan akses layanan hukum, kesehatan, serta pendidikan.
Lebih lanjut, Hasanuddin juga menekankan pentingnya peran organisasi kemasyarakatan dalam menjangkau dan membina komunitas di wilayah 3T.
“Mereka punya jaringan kuat sampai desa. Ini bisa disinergikan dengan program pemerintah,” tegasnya.
Hasanuddin berharap, perlindungan perempuan dan anak bukan hanya bagus di pusat, tapi juga sampai ke akar rumput.
Tim Redaksi (Adv 40/Fr)
