PORTALBORNEO.ID, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tengah mempertimbangkan penambahan insentif bagi tenaga outsourcing yang terlibat langsung dalam penanganan kebakaran dan bencana.
Rencana tersebut menjadi perhatian karena para tenaga outsourcing berada di garis depan ketika menghadapi kondisi darurat. Namun, Pemkab Kukar tidak ingin keputusan mengenai tambahan insentif dilakukan tanpa perhitungan yang jelas dan landasan yang sesuai dengan ketentuan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono mengatakan, usulan mengenai peningkatan insentif telah disampaikan oleh jajaran yang berkaitan dengan penanganan kebencanaan maupun perangkat daerah terkait.
“Usulan untuk memberikan tambahan insentif itu memang sebelumnya sudah disampaikan,” kata Sunggono, Selasa (29/09/2026).
Menurut Sunggono, peluang pemberian tambahan honor masih terbuka selama terdapat dasar hukum yang kuat. Selain itu, diperlukan kajian analisis hukum serta standar satuan tenaga (SSA) agar mekanisme pemberian insentif dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau memang ada dasar hukum dan sudah ada kajian analisis hukumnya, menurut saya tidak ada masalah untuk memberikan tambahan tersebut,” ucapnya.
Ia menilai perhatian terhadap kesejahteraan tenaga outsourcing yang bertugas dalam penanganan kebakaran dan bencana memang perlu diberikan. Hal itu mengingat posisi mereka sebagai salah satu unsur yang langsung berhadapan dengan situasi darurat di lapangan.
Sunggono juga mengingatkan agar rencana tersebut tetap disusun berdasarkan standar yang jelas. Menurutnya, aspek standardisasi menjadi penting supaya kebijakan yang diberikan tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun hukum di kemudian hari.
“Kita tentu senang kalau teman-teman yang menjadi ujung tombak dalam penanganan kebakaran dan bencana bisa mendapat perhatian. Tetapi saya tekankan, jangan sampai kebijakan itu nantinya menjadi masalah karena tidak memiliki standar yang jelas,” tuturnya.
Selain persoalan insentif, Pemkab Kukar juga mempertimbangkan masa berlaku kontrak para tenaga outsourcing. Mekanisme pembayaran honorarium nantinya akan menyesuaikan dengan status dan masa kontrak yang dimiliki masing-masing tenaga.
Sunggono menjelaskan, apabila kontrak tenaga outsourcing diperpanjang, maka pembayaran akan mengikuti periode perpanjangan yang ditetapkan setelah kontrak sebelumnya berakhir.
“Intinya, kalau kontraknya diperpanjang, maka menyesuaikan dengan masa berakhirnya kontrak sebelumnya. Perpanjangan itu pada dasarnya dilakukan setelah kontrak yang lama selesai,” tutupnya.
Dengan demikian, Pemkab Kukar masih mengkaji kemungkinan pemberian tambahan insentif bagi tenaga outsourcing, terutama mereka yang bertugas dalam penanganan kebakaran dan bencana. Keputusan akhir tetap akan mempertimbangkan landasan hukum, standardisasi tenaga dan pembiayaan, serta mekanisme kontrak yang berlaku.(Adv/diskominfokukar)
