PORTALBORNEO.ID, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masih mempertahankan status siaga darurat bencana untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan. Kondisi tersebut dinilai masih membutuhkan kewaspadaan karena potensi karhutla diperkirakan belum berakhir dalam waktu dekat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan status siaga darurat yang diterapkan pemerintah kabupaten saat ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Penanganan di lapangan masih dilakukan bersama Satgas, instansi terkait, serta sejumlah pihak yang memiliki peran dalam penanggulangan bencana.
“Sampai saat ini status kita masih siaga darurat bencana, dan status tersebut juga sama dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim,” kata Sunggono, Sabtu (03/10/2026)
Salah satu perkembangan yang terus dipantau pemerintah adalah munculnya titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah. Meski jumlah hotspot menunjukkan perkembangan, Sunggono menyebut koordinasi antarpihak dalam melakukan penanganan semakin berjalan dengan baik.
Ia menjelaskan, upaya penanganan tidak hanya mengandalkan Satgas yang dibentuk pemerintah daerah. Instansi sektoral dan perusahaan melalui dukungan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR juga dilibatkan dalam menghadapi kondisi karhutla dan kekeringan.
“Kalau melihat laporan dari Satgas, titik hotspot memang terus berkembang. Tetapi koordinasi penanganannya juga semakin baik antara Satgas, instansi sektoral dan pihak CSR yang berada di lapangan,” ungkapnya.
Sunggono memperkirakan kondisi tersebut masih akan berlangsung hingga datangnya musim hujan. Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hujan baru diperkirakan mulai turun pada awal November 2026.
“Berdasarkan perkiraan BMKG, hujan baru diprediksi mulai terjadi pada awal November 2026,” sebutnya.
Untuk memperkuat penanganan bencana, Pemkab Kukar juga telah memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp10 miliar dari pemerintah pusat. Dana tersebut telah dimasukkan ke dalam batang tubuh pergeseran APBD Perubahan Kukar dan saat ini menunggu proses pengesahan.
“Dukungan anggaran yang kita terima sebesar Rp10 miliar dan perencanaan penganggarannya sudah kita masukkan dalam batang tubuh pergeseran APBD Perubahan,” jelas Sunggono.
Sejumlah OPD juga telah menyampaikan rencana penggunaan anggaran tersebut. Di antaranya Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Dinas Sosial. Seluruh usulan telah diverifikasi sehingga dapat segera dijalankan setelah APBD Perubahan disahkan.
“Usulan pemanfaatannya sudah disampaikan OPD yang menangani, seperti Damkar, BPBD dan Dinas Sosial. Semua sudah melalui verifikasi dan setelah APBD Perubahan disahkan, anggarannya bisa langsung kita eksekusi,” tambahnya.
Menurut Sunggono, anggaran tersebut memiliki ruang penggunaan yang cukup luas atau bersifat open menu. Artinya, dana dapat diarahkan untuk kebutuhan penanganan maupun pemulihan akibat bencana, menyesuaikan kondisi dan kebutuhan yang ditemukan di lapangan.
“Penggunaannya bersifat open menu, sehingga bisa digunakan untuk penanganan dan rehabilitasi, termasuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang diperlukan dalam penanganan bencana,” tutupnya.(Adv/diskominfokukar)
