Samarinda – Menjelang masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2025, persoalan fasilitas sekolah negeri kembali mencuat di Kalimantan Timur. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, memperingatkan potensi kekisruhan jika permasalahan ini tak segera ditangani secara sistematis.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama perwakilan sekolah negeri dan Dinas Pendidikan Kaltim, Fuad menyoroti minimnya sarana penunjang belajar, seperti ruang kelas, laboratorium, dan peralatan praktik.
“Keluhan paling banyak soal keterbatasan fasilitas. Ini bukan cuma soal kenyamanan, tapi berdampak langsung pada kualitas pembelajaran,” ujar Fuad beberapa waktu lalu kepada wartawan.
Ia khawatir kondisi ini akan menimbulkan keresahan saat PPDB berlangsung. Sekolah unggulan berpotensi kelebihan pendaftar, sementara sekolah lain kekurangan peminat karena dianggap tidak layak.
Politisi Gerindra ini juga menyoroti ketimpangan antara sekolah di pusat kota dan pinggiran. Menurutnya, masih ada jurang kualitas yang lebar, mulai dari infrastruktur hingga akses teknologi.
Fuad meminta Pemprov Kaltim segera melakukan pemetaan kebutuhan sekolah yang adil dan berbasis data. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam sosialisasi sistem zonasi PPDB.
“Jangan sampai anak-anak yang layak justru tersingkir karena sistem yang tidak jelas. Ini bisa merusak kepercayaan publik terhadap pendidikan,” tegasnya.
Komisi IV, kata Fuad, akan terus mendorong percepatan realisasi anggaran untuk rehabilitasi sekolah dan pengadaan alat pendukung pendidikan.
“Kita ingin sistem pendidikan kita inklusif dan setara, bukan hanya untuk yang tinggal di kota,” pungkasnya.
Tim Redaksi (Adv 38/Rsk)
