PORTALBORNEO.ID, KUTAI KARTANEGARA – Rencana penataan wilayah desa kembali dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Pada 2026, terdapat enam desa yang mengajukan usulan pemekaran, termasuk Desa Sebuntal dan Desa Semangkok yang memiliki skema khusus karena sebagian wilayah keduanya akan digabung untuk membentuk satu desa baru.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar saat ini mulai memfasilitasi usulan tersebut. Tahap awal dilakukan melalui sosialisasi kepada desa-desa yang mengajukan pemekaran agar pemerintah desa dan masyarakat mengetahui persyaratan serta tahapan yang harus dipenuhi.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, mengatakan enam desa telah menyampaikan keinginan untuk melakukan pemekaran sepanjang 2026. Desa Sebuntal dan Semangkok termasuk di antara wilayah yang masuk dalam daftar usulan tersebut.
“Pada tahun 2026 ini ada enam desa yang menyampaikan usulan pemekaran. Salah satunya Desa Sebuntal dan Desa Semangkok, sehingga kami melakukan sosialisasi terkait proses pemekaran kepada desa-desa yang mengusulkan,” ujar Arianto, Selasa (22/09/2026).
Berbeda dengan pemekaran desa pada umumnya, usulan dari Sebuntal dan Semangkok tidak dilakukan dengan memisahkan satu wilayah secara keseluruhan. Sebagian wilayah dari masing-masing desa nantinya direncanakan menjadi satu kesatuan wilayah baru.
Arianto menjelaskan, konsep tersebut memungkinkan wilayah yang berasal dari dua desa berbeda membentuk satu desa baru. Dengan demikian, wilayah asal Sebuntal maupun Semangkok tetap ada, sementara sebagian wilayahnya akan menjadi bagian dari desa hasil pemekaran.
“Rencananya, sebagian wilayah Desa Semangkok dan sebagian wilayah Desa Sebuntal akan dimekarkan, kemudian kedua bagian wilayah tersebut digabung untuk membentuk satu desa baru,” jelasnya.
Sebelum usulan tersebut masuk ke tahapan lebih lanjut, DPMD Kukar akan memberikan pemahaman kepada pemerintah desa dan masyarakat mengenai ketentuan pemekaran. Sosialisasi menjadi bagian penting agar setiap pihak memahami persyaratan dan mekanisme yang harus dipenuhi.
DPMD Kukar juga akan melakukan peninjauan langsung ke wilayah yang mengusulkan pemekaran. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan penjelasan secara lebih detail sekaligus memastikan proses berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami sebagai OPD yang memfasilitasi pemekaran desa akan turun langsung ke lapangan. Di sana kami memberikan penjelasan mengenai teknis serta mekanisme yang harus ditempuh dalam proses pemekaran desa,” pungkas Arianto.(Adv/diskominfokukar)
