PORTALBORNEO.ID, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mengupayakan realisasi dana kurang salur yang nilainya masih mencapai sekitar Rp2,2 triliun. Dana tersebut menjadi salah satu sumber yang diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar 2027.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, pemerintah daerah masih melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan dana yang menjadi hak Kabupaten Kukar tersebut dapat dicairkan. Upaya itu dinilai penting mengingat dana kurang salur berpotensi memberikan tambahan ruang fiskal bagi daerah.
Menurut Aulia, pada catatan awal terdapat dana kurang salur sekitar Rp3 triliun. Di sisi lain, terdapat pula dana lebih salur sekitar Rp600 miliar. Setelah memperhitungkan kedua posisi tersebut, masih terdapat selisih dana yang menjadi hak daerah.
“Awalnya dana kurang salur Kukar itu sekitar Rp3 triliun, sedangkan dana lebih salur kurang lebih Rp600 miliar. Jadi, setelah diperhitungkan, selisihnya berada di kisaran Rp2,4 triliun,” kata Aulia, Selasa (29/09/2026).
Ia menyebut sebagian dana tersebut telah direalisasikan sebelumnya. Dari proses penyaluran yang sudah dilakukan, pemerintah daerah menghitung masih ada sekitar Rp2,2 triliun dana kurang salur yang tercatat secara administratif dan telah memiliki dasar melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
“Dari jumlah itu, sebelumnya sudah ada yang tersalurkan sekitar Rp1,336 miliar. Kalau kita hitung kembali, masih terdapat sekitar Rp2,2 triliun dana kurang salur yang tercatat dan sudah memiliki dasar Peraturan Menteri Keuangan,” sebutnya.
Pemkab Kukar, lanjut Aulia, tidak hanya menunggu proses pencairan. Pemerintah daerah terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat agar dana tersebut dapat segera direalisasikan. Jika pencairan berjalan, tambahan tersebut dapat menjadi salah satu potensi dalam memperkuat APBD Kukar pada 2027.
“Upaya komunikasi terus kita lakukan supaya dana kurang salur ini bisa direalisasikan. Harapannya, dana tersebut dapat menambah potensi APBD Kabupaten Kutai Kartanegara untuk tahun 2027,” tegasnya.
Di tengah proses tersebut, Pemkab Kukar juga mempertimbangkan sejumlah alternatif yang ditawarkan kementerian terkait. Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah pembiayaan melalui pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) maupun perbankan pemerintah dengan menjadikan dana kurang salur sebagai jaminan.
“Ada beberapa alternatif yang ditawarkan oleh kementerian terkait untuk menyikapi dana kurang salur ini. Salah satunya adalah melakukan pinjaman melalui SMI atau bank pemerintah dengan dana kurang salur tersebut dijadikan sebagai jaminan,” ungkapnya.
Namun, Aulia menegaskan opsi pembiayaan tersebut belum menjadi keputusan final. Pemerintah daerah masih mempelajari aspek regulasi dan ketentuan yang berlaku sebelum menentukan langkah lebih lanjut.
“Ketentuannya masih kita pelajari dan kita jajaki. Tetapi yang pasti, pemerintah daerah akan terus memperjuangkan dana yang menjadi hak Kabupaten Kutai Kartanegara, karena pada akhirnya dana tersebut merupakan hak masyarakat Kutai Kartanegara,” tutupnya.(Adv/diskominfokukar)
